Bahas Formula Alokasi Dana Kelurahan, Mendagri dan Menkeu akan Duduk Bersama 

 
Bahas Formula Alokasi Dana Kelurahan, Mendagri dan Menkeu akan Duduk Bersama 

LADUNI.ID,Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan responnya terkait rencana Pemerintah mengalokasikan dana kelurahan

Menurut Tjahjo mekanisme rencana alokasi dana kelurahan dan desa berbeda. Ia menuturkan bahwa, mekanisme dana kelurahan seandainya rapat pembahasan antara DPR dan Menteri Keuangan disetujui itu semata – mata hanya stimulan. 

"Apakah 100 juta atau berapakah, jadi bukan sama dengan desa. Alokasi dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan tentu sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan disusun aturan teknis dan formulanya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Tjahjo setelah menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara Tahun 2017-2018 di Auditorium BPK, Senin (22/10/2018) sebagaimana dilansir laman kemendagri.go.id

Sementara itu Sri Mulyani menambahkan penjelasannya berkenaan formula rencana alokasi dana desa dan kelurahan Menurut Sri ada perbedaan alokasi dan formulanya seperti dana desa yang ada formulanya, seperti dari sisi jumlah penduduk, sisi kemiskinan, dari sisi ketertinggalannya.

“Karena kelurahan merupakan SKPD. Jadi Kami nanti dengan Mendagri membuat keputusan menentukan formulanya” ujar dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan “Jika masukan atau aspirasi terkait alokasi dana untuk kelurahan ke Mendagri, Saya  (Menkeu) dan Bapak Presiden dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota, pemerintah daerah dan DPR kami selalu mendengar dengan adanya dana desa yang sudah menginjak tahun keempat dan jumlahnya semakin meningkat. 

“Ada satu kabupaten yang di dalamnya memiliki kelurahan dan desa yang desa mendapat dan kelurahan tidak mendapatkan sehingga menimbulkan tensi yang cukup nyata, untuk satu kabupaten yang sama desanya mendapatkan langsung dari Pemerintah Pusat melalui dana desa sedangkan kelurahannya tidak mendapatkan, sehingga perlu menjaga harmoni pemerintahan di daerah”. Pungkasnya.