Puluhan Ribu Demonstran dan Oposisi Tuntut PM Pakistan Mundur dalam 2 Hari

 
Puluhan Ribu Demonstran dan Oposisi Tuntut PM Pakistan Mundur dalam 2 Hari

LADUNI.ID, Islamabad - Puluhan ribu demonstran, serta didukung oleh partai-partai oposisi Pakistan  Jumat (1/11) menuntut Perdana Menteri Imran Khan mundur dalam waktu dua hari ini.

Aksi demo yang berlangsung di Islamabad  waktu setempat, para demonstran menuding Khan telah menghancurkan perekonomian Pakistan.

"Ibu-ibu yang miskin terpaksa menjual anak-anak mereka demi uang. Pria-pria muda melakukan bunuh diri ... Bisakah kita membiarkan orang-orang di bawah kekuasaan pemerintah yang tidak kompeten ini?" cetus Maulana Fazlur Rehman, seorang ulama dan pemimpin partai oposisi Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F) yang memimpin aksi demo antipemerintah tersebut, seperti diberitakan Voice of America, Sabtu (2/11/2019).

"Hari ini, perkumpulan ini memperjelas kepada seluruh dunia bahwa hanya rakyat yang memiliki hak untuk memerintah Pakistan, tidak ada lembaga yang memiliki hak untuk memerintah Pakistan," katanya mengacu ke militer negeri itu, yang telah memerintah negara tersebut selama hampir setengah dari 72 tahun sejarah Pakistan dan dituduh oleh oposisi telah mendukung partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan.

Beberapa jam sebelumnya, Khan berpidato di depan para pendukungnya di Gilgit-Baltistan, bagian dari wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatannya.

"Duduk saja sampai berapa lama pun kalian inginkan," katanya dalam pesan untuk para demonstran.

"Ketika makanan Anda habis, kami akan mengirim lebih banyak. Tapi kami tidak akan memberi Anda (kesepakatan)," cetus Khan yang menyindir bahwa para pemimpin oposisi berusaha menekan pemerintahnya untuk menghentikan penyelidikan korupsi terhadap pemerintah sebelumnya.

Diketahui bahwa pemerintahan Khan telah memimpin gerakan antikorupsi yang telah membuat mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan Shahid Khaqan Abbasi dari partai oposisi PML-N, mantan Presiden Asif Ali Zardari dari PPP dan banyak lainnya, dipenjara sembari menunggu penyelidikan korupsi.

Pihak oposisi mengatakan kasus-kasus itu bermotif politik, menuduh Khan memanfaatkan kasus-kasus itu sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat. Kelompok-kelompok HAM pun telah menyuarakan keprihatinan akan keadilan proses penyelidikan, dan penindasan yang lebih luas pada perbedaan pendapat.

Sumber: detik.com