Jelang Hari Santri: Wajib Ngaji Kitab Kapitalisme Agar Tidak Jadi Korban

 
Jelang Hari Santri: Wajib Ngaji Kitab Kapitalisme Agar Tidak Jadi Korban

LADUNI.ID, Jakarta - "Jelang Hari Santri: Wajib Ngaji Kitab Kapitalisme Agar Tidak Jadi Korban (6):" Itulah tajuk yang ditulis KH Ahmad Baso yang diunggah dalam status Facebook pribadinya. Beliau mengingatkan para santri supaya benar-benar tahu perkembangan kapitalisme dan bagaimana ia mengakar. Berikut tulisannya dan selamat membaca.

***

Lanjutan ngaji pasal-pasal sakti namun tersembunyi di balik dokumen tekstual Omnibus Law UU Cipta Kerja: Pasal Keempat: Jaminan hukum dan perlindungan bagi para tenaga kerja asing (atau liberalisasi tenaga kerja asing).

Latar belakang:

Pertama, ada beberapa negara keberatan tenaga kerja mereka diganggu dan diobok-obok oleh orang Indonesia –dengan berbagai macam isu, rasial, politis, dan lain-lain, sehingga mereka tidak maksimal berproduksi. Para pengusaha dari negara-negara tersebut meminta negara kita atas jaminan sosial-keamanan dan kepastian hukum agar mereka tidak diganggu, tidak dibatasi,  dan biar nyaman bekerja di sini menggarap perusahaan asal negeri mereka sendiri.

Kedua, beberapa perusahaan asing dari negara tertentu yang menanamkan modal di sini lebih nyaman mempekerjakan warga negara sendiri, bukan orang Indonesia. Selain soal trust, juga karena soal keakraban dan identitas. Dengan kata lain, mereka menuntut pemerintah menjamin pekerja asing mereka, dan menganggap wajar tidak mempekerjakan orang Indonesia.

Ketiga, tenaga kerja Indonesia sendiri dianggap belum siap dalam kompetisi global pasar bebas. Banyak yang belum memenuhi standar sertifikasi pekerja internasional yang qualified. Sementara pemerintah sedang kampanye Revolusi 4.0. Praktis kran pasar bebas tenaga kerja mendesak harus dibuka selebar-lebarnya. Para pekerja Indonesia yang tidak siap, ya terpaksa ditinggalkan. Kalaupun dipakai, akan melorot menjadi kelas pariah atau lumpenproletar.

Apa ada keberpihakan pemerintah bagi pekerja kita?

Sekali lagi, ini sektor riil, di mana negara minimal intervensi, karena keterbatasan sumber daya dan resources.  Pemerintah hanya mengandalkan sektor swasta, persisnya: the big capitals...sambil dikit-dikit ngomong "keberpihakan" jelang kampanye capres atau pilkada.

Karena memang tidak ada planning besar berjangka panjang dalam soal investasi SDM Manusia-Manusia Unggul Indonesia dalam 20-50 tahun ke depan. Mau cetak 5000 doktor hingga 1 juta pdh, tapi isinya manusia jiplakan Scopus...! Bukan cetak model Jack Ma atau pemilik Tesla, pendiri Apple atau bos-nya FB. Malah manusia-manusia jenius-super kreatif (minus gelar) Indonesia tidak dihargai, malah dibawa kabur orang asing di sana.

Platform besarnya Omnibus Law ini yang dimaui the big capitals:  serahkan soal tenaga kerja Indonesia ini pada mekanisme supply and demand, kita lihat siapa yang akan beruntung dalam pertarungan pasar bebas tenaga kerja ini, antara buruh/pekerja Indonesia dan buruh/pekerja asing.

Jangan percaya mulut manis politisi. Nasionalisme bagi mereka hanya pas upacara dan pelantikan.

Para Wali Songo sudah mengingatkan itu…

(KH Ahmad Baso)